Dalam evaluasi tahunan ALDP, 11 – 12 Januari 2008 di Ambora, Demta, menghasilkan beberapa hal penting menyangkut kelembagaan dan program. Kapasitas utama ALDP masih dinilai dan akan tetap dititikberatkan pada aspek pendampingan komunitas melalui pendekatan wilayah dan kelompok potensial. Sejalan dengan itu, penguatan hukum perlu dilakukan melalui proses litigasi, dokumentasi serta publikasi. Secara internal, kebutuhan peningkatan sumber daya staff dan sarana kelembagaan juga diperlukan.
Secara umum pada bulan Januari hingga Maret 2008, ALDP melakukan perubahan management sesuai mandat evaluasi tahunan tersebut. Seperti mengembangkan kapasitas staff dan relawan melalui training, memperbaiki sistem administrasi dan sekretariat yang mengalami perubahan, misalnya berkaitan dengan sistem pendokumentasian berita dari kliping manual beralih ke kliping dengan menggunakan alat bantu scanner, sehingga memerlukan perubahan sistem pengaturan dan penyimpanan file. Termasuk juga pengadaan dan penambahan fasilitas kantor dan memperbaiki fasilitas penunjang lainnya.
Di tingkat program, 3 dari 5 program yang sedang dikerjakan oleh ALDP dikoordinir oleh perempuan, yakni untuk program Advokasi Survival of Torture, Komunitas Berbagi Cerita –SAN dan Combating Gender Based Violence, serta 2 program dikoordinir oleh pria yakni untuk program Pendampingan Komunitas Masyarakat Adat Suku Jouwarry dan Kelompok Nelayan Demta serta Pemantauan Kinerja Hakim. Selain itu ALDP juga terlibat dalam Koalisi LSM untuk advokasi litigasi yang dikoordinir oleh staff yang berbeda.
Program lain yang dalam waktu dekat akan dikerjakan adalah pendampingan Komunitas masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni, program kerjasama antara ALDP dengan pemerintah daerah Teluk Bintuni berdasarkan surat Bupati Teluk Bintuni dengan nomor 172/01/BUP-TB/XI/2007, tertanggal 07 November 2007, perihal Kesediaan Assistensi bagi Masyarakat Adat di Teluk Bintuni. Ide program ini berangkat dari pengalaman ALDP di Demta dengan memprioritaskan hak ekonomi, sosial dan budaya (ECOSOB) masyarakat adat dengan beberapa persoalan yang berbeda. Akan tetapi pada tahap awal tetap dimulai dengan melakukan need assesment di masyarakat adat setempat. Persiapan program ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan pernuh pertimbangan agar tujuan utama dapat tercapai. Selain itu, berbagai informasi dan sumber daya yang relevan terus dipersiapkan, termasuk membangun diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak.
Untuk program berjalan, kunjungan lapangan setiap minggu terus dilakukan ke Genyem, Demta, Depapre dan Waris, selain aktifitas lainnya yang dikerjakan di Jayapura, seperti litigasi dan pemantauan hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Papua. Selama bulan Maret hingga April 2008, ketua ALDP juga melakukan kegiatan kursus dan menghadiri sidang di Human Right Council (HRC) di Geneva, Swistzerland serta melakukan beberapa pertemuan (kampanye) mengenai kondisi Hak Asasi Manusia Papua di Eropa, seperti pertemuan dengan European Commission yang membidangi South East Asia Unit dan Front Line Defenders UE Office di Brussel, Belgia – termasuk Indonesia dan Head of South East Asia Maritime Team di Inggris.
Untuk program SOT masih melakukan kunjungan, pendataan dan training setiap 2 bulan terhadap komunitas lokal serta memperbaiki methode pendampingan dengan mengaplikasikan hasil pertemuan training regional yang diikuti tim ALDP pada bulan Oktober 2007 di Kambodia.
Pada Komunitas Berbagai Cerita, ALDP memasuki tahap kedua, memperkuat Kelompok Teman Bicara dan mendiskusikan beberapa pendekatan baru. Aksi dari berbagai kelompok perempuan tanggal 8 Maret 2008 diharapkan menjadi salah satu inspirasi untuk memperkuat Hak-hak ODHA dan upaya pencegahan penularan HIV AIDS.
Untuk pendampingan adat dari suku Jouwarry di Demta, pada saat ini baru selesai melakukan Studi Banding ke Dewan Adat Biak dengan tujuan sharing pengalaman atas keragaman nilai adat terutama mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Hal ini salah satu tahapan dalam rangka melengkapi Draft 1 Panduan Hukum Adat Jouwarry Demta yang disampaikan pada lokakarya Inventarisasi Hukum Adat Jouwarry, 12 – 13 Desember 2007 dan lokakarya yang sama di tingkat kampung tanggal 9 – 15 Januari 2008 di Demta. Untuk Kelompok Nelayan Demta yang tersebar dalam 7 kelompok dari Muris Besar dan Muris Kecil, Yaugapsa, Demta, Ambora, Tarfia dan Muaif dengan anggota sekitar lebih dari 300 nelayan, masih dilakukan pendampingan agar mendapatkan kesempatan yang lebih banyak mengelola kelompok, kegiatan kursus di dalam dan luar Papua. Sebagian program yang dilakukan mendapat dukungan dari Kantor Menteri Perikanan dan Kelautan melalui program pendampingan bagi masyarakat pesisir.
Untuk program Combating Gender Based Violence masih dikerjakan dalam tahap awarenees raising dengan pihak ICMC Jayapura, LP3A Papua serta LBH Papua, yang juga terlibat untuk program yang sama. Untuk Program Pemantauan Kinerja Hakim, kerjasama ALDP dengan Komisi Yudisial (KY), merupakan kegiatan lanjutan untuk melakukan monitoring mengenai kinerja para hakim yang berada pada wilayah hukum propinsi Papua agar pencari keadilan mendapatkan equality before the law, pemenuhan rasa keadilan serta sekaligus bahan rekomendasi untuk sanksi dan penghargaan terhadap para para hakim.
Salah satu hambatan kelembagaan dan program adalah belum sepenuhnya agenda Capasity Building diselesaikan pada 3 bulan pertama ini, karena beberapa staff masih berada di luar Jayapura untuk menyelesaikan tugas lembaga. Semangat dan komitmen staff untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing serta membangun koordinasi dan komunikasi yang intensif serta dukungan penuh dari relawan yang secara langsung menjadi mitra kerja menjadi modal utama untuk mendukung lembaga dan menjalankan program.
Demikian info singkat kelembagaan dan program ALDP periode Januari – Maret 2008.
Secara umum pada bulan Januari hingga Maret 2008, ALDP melakukan perubahan management sesuai mandat evaluasi tahunan tersebut. Seperti mengembangkan kapasitas staff dan relawan melalui training, memperbaiki sistem administrasi dan sekretariat yang mengalami perubahan, misalnya berkaitan dengan sistem pendokumentasian berita dari kliping manual beralih ke kliping dengan menggunakan alat bantu scanner, sehingga memerlukan perubahan sistem pengaturan dan penyimpanan file. Termasuk juga pengadaan dan penambahan fasilitas kantor dan memperbaiki fasilitas penunjang lainnya.
Di tingkat program, 3 dari 5 program yang sedang dikerjakan oleh ALDP dikoordinir oleh perempuan, yakni untuk program Advokasi Survival of Torture, Komunitas Berbagi Cerita –SAN dan Combating Gender Based Violence, serta 2 program dikoordinir oleh pria yakni untuk program Pendampingan Komunitas Masyarakat Adat Suku Jouwarry dan Kelompok Nelayan Demta serta Pemantauan Kinerja Hakim. Selain itu ALDP juga terlibat dalam Koalisi LSM untuk advokasi litigasi yang dikoordinir oleh staff yang berbeda.
Program lain yang dalam waktu dekat akan dikerjakan adalah pendampingan Komunitas masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni, program kerjasama antara ALDP dengan pemerintah daerah Teluk Bintuni berdasarkan surat Bupati Teluk Bintuni dengan nomor 172/01/BUP-TB/XI/2007, tertanggal 07 November 2007, perihal Kesediaan Assistensi bagi Masyarakat Adat di Teluk Bintuni. Ide program ini berangkat dari pengalaman ALDP di Demta dengan memprioritaskan hak ekonomi, sosial dan budaya (ECOSOB) masyarakat adat dengan beberapa persoalan yang berbeda. Akan tetapi pada tahap awal tetap dimulai dengan melakukan need assesment di masyarakat adat setempat. Persiapan program ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan pernuh pertimbangan agar tujuan utama dapat tercapai. Selain itu, berbagai informasi dan sumber daya yang relevan terus dipersiapkan, termasuk membangun diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak.
Untuk program berjalan, kunjungan lapangan setiap minggu terus dilakukan ke Genyem, Demta, Depapre dan Waris, selain aktifitas lainnya yang dikerjakan di Jayapura, seperti litigasi dan pemantauan hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Papua. Selama bulan Maret hingga April 2008, ketua ALDP juga melakukan kegiatan kursus dan menghadiri sidang di Human Right Council (HRC) di Geneva, Swistzerland serta melakukan beberapa pertemuan (kampanye) mengenai kondisi Hak Asasi Manusia Papua di Eropa, seperti pertemuan dengan European Commission yang membidangi South East Asia Unit dan Front Line Defenders UE Office di Brussel, Belgia – termasuk Indonesia dan Head of South East Asia Maritime Team di Inggris.
Untuk program SOT masih melakukan kunjungan, pendataan dan training setiap 2 bulan terhadap komunitas lokal serta memperbaiki methode pendampingan dengan mengaplikasikan hasil pertemuan training regional yang diikuti tim ALDP pada bulan Oktober 2007 di Kambodia.
Pada Komunitas Berbagai Cerita, ALDP memasuki tahap kedua, memperkuat Kelompok Teman Bicara dan mendiskusikan beberapa pendekatan baru. Aksi dari berbagai kelompok perempuan tanggal 8 Maret 2008 diharapkan menjadi salah satu inspirasi untuk memperkuat Hak-hak ODHA dan upaya pencegahan penularan HIV AIDS.
Untuk pendampingan adat dari suku Jouwarry di Demta, pada saat ini baru selesai melakukan Studi Banding ke Dewan Adat Biak dengan tujuan sharing pengalaman atas keragaman nilai adat terutama mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Hal ini salah satu tahapan dalam rangka melengkapi Draft 1 Panduan Hukum Adat Jouwarry Demta yang disampaikan pada lokakarya Inventarisasi Hukum Adat Jouwarry, 12 – 13 Desember 2007 dan lokakarya yang sama di tingkat kampung tanggal 9 – 15 Januari 2008 di Demta. Untuk Kelompok Nelayan Demta yang tersebar dalam 7 kelompok dari Muris Besar dan Muris Kecil, Yaugapsa, Demta, Ambora, Tarfia dan Muaif dengan anggota sekitar lebih dari 300 nelayan, masih dilakukan pendampingan agar mendapatkan kesempatan yang lebih banyak mengelola kelompok, kegiatan kursus di dalam dan luar Papua. Sebagian program yang dilakukan mendapat dukungan dari Kantor Menteri Perikanan dan Kelautan melalui program pendampingan bagi masyarakat pesisir.
Untuk program Combating Gender Based Violence masih dikerjakan dalam tahap awarenees raising dengan pihak ICMC Jayapura, LP3A Papua serta LBH Papua, yang juga terlibat untuk program yang sama. Untuk Program Pemantauan Kinerja Hakim, kerjasama ALDP dengan Komisi Yudisial (KY), merupakan kegiatan lanjutan untuk melakukan monitoring mengenai kinerja para hakim yang berada pada wilayah hukum propinsi Papua agar pencari keadilan mendapatkan equality before the law, pemenuhan rasa keadilan serta sekaligus bahan rekomendasi untuk sanksi dan penghargaan terhadap para para hakim.
Salah satu hambatan kelembagaan dan program adalah belum sepenuhnya agenda Capasity Building diselesaikan pada 3 bulan pertama ini, karena beberapa staff masih berada di luar Jayapura untuk menyelesaikan tugas lembaga. Semangat dan komitmen staff untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing serta membangun koordinasi dan komunikasi yang intensif serta dukungan penuh dari relawan yang secara langsung menjadi mitra kerja menjadi modal utama untuk mendukung lembaga dan menjalankan program.
Demikian info singkat kelembagaan dan program ALDP periode Januari – Maret 2008.
1 komentar:
maju terus ALDP....
Posting Komentar