April – Juni 2008

Komunitas Berbagi Cerita – Stop AIDS Now!

Kegiatan SAN! di bulan April 2008 dimulai dengan Evaluasi Aksi Hari Perempuan se-Dunia, 8 Maret 2008 lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kelompok Berbagi Cerita (KBC) SAN!. Evaluasi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi berthema: ‘Situasi dan Upaya Penanggulangan HIV-AIDS di Papua”. Sebagai narasumber pada diskusi ini adalah Lukas Lukito, seorang aktivis HIV-AIDS dari JOKJA, Papua.

Kegiatan di bulan Mei 2008 diisi diskusi bulanan dengan thema, ‘HIV-AIDS dan Perempuan’ yang menghadirkan narasumber Wahyuni, dari Yayasan Harapan Kita, Jakarta. Kegiatan di bulan April dan Mei ini dilaksanakan di ruang pertemuan Majelis Muslim Papua (MMP), Padang Bulan, Jayapura. Sedangkan di bulan Juni kegiatan SAN! difokuskan pada evaluasi keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan oleh KBC. Kegiatan ini diadakan di pulau Metu Debi, teluk Yotefa, Jayapura.

Hasil evaluasi keseluruhan kegiatan SAN! di antaranya adalah perlunya untuk melanjutkan program sosialisasi dan desiminasi HIV-AIDS, dengan waktu yang lebih panjang dan wilayah yang lebih luas serta peserta yang lebih beragam. Pada evaluasi ini pula terungkap, bahwa setidaknya ada 2 point utama yang mampu membuka pemikiran semua peserta KBC, yakni: memberikan pengetahuan terhadap cara menyebarnya virus HIV-AIDS, dan memberikan pemahaman yang lebih terbuka terhadap persoalan yang dihadapi penderita HIV-AIDS dari segala aspek: sosial, ekonomi dan politik.


Pendokumentasian Hukum Adat Suku Jouw Warry, Demta – CORDAID

Bulan April 2008, kegiatan dimulai dengan Studi Banding Dewan Adat Suku (DAS) Jouw Warry, Demta ke Dewan Adat Byak (DAB) di Biak. Kegiatan ini melibatkan 7 orang pengurus dan tokoh adat dari DAS Jouw Warry selama 2 minggu. Studi banding ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui penerapan hukum adat yang telah dilakukan oleh DAB, kaitannya dengan penyesuaian hukum adat dengan situasi kekinian. Selain itu, studi banding ini juga dimaksudkan untuk mengetahui strategi DAB dalam membangun kesepahaman dengan aparat penegak hukum dalam hal penerapan hukum adatnya.

Di bulan Mei 2008, diadakan Focus Group Discussion (FGD) terhadap draft ke tiga Hukum Adat Jouw Warry. FGD ini menghadirkan Kadir Katjong, SH, M.Hum, dari Universitas Cenderawasih, DR. Muridan S. Widjojo, antropolog Papua sekaligus peneliti senior LIPI dan Sayid Fadhal Alhamid dari Dewan Adat Papua. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh tim perumus dan penyusun dari DAS Jouw Warry yang dihadiri oleh perwakilan dari 3 sub suku: Souw, Warry dan Tarpi. FGD ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari akademisi terhadap draft hukum adat.

Setidaknya FGD ini semakin memperkaya rumusan dasar hukum adat yang memuat: tata pemerintahan, sistem kekerabatan, sistem perkawinan, pewarisan, Hak Ulayat, Upacara Adat, Pidana (Delik) Adat dan sistem penyelesaian perselisihan. Selain itu, FGD ini juga merekomendasikan untuk konsisten dalam hal penulisan dan penggunaan istilah, redaksi serta susunan per bab dan pasal.
Untuk menindaklanjuti rekomendasi FGD, masih di bulan Mei 2008, dilakukan FGD di tingkatan sub suku. Hasil dari FGD ini kemudian dimasukan kembali ke dalam draft hukum adat.

Pada Juni 2008, draft ke empat hukum adat kemudian dikembalikan lagi ke setiap tim perumus di masing-masing sub suku untuk mengoreksi redaksi dan ejaan setiap istilah lokal serta makna yang terkandung di dalam setiap pasal. Hasil dari konfirmasi ini kemudian menjadi draft akhir hukum adat suku Jouw Warry.


Survivor of Torture – ICMC

Kegiatan yang dilakukan selama bulan April dan Mei adalah melakukan supervise dan mendampingi para konselor lokal dalam memberikan layanan konseling terhadap klien di setiap kampung: Yansu, Nimbokrang Sari, Repang Muaif, Depapre, Singgriwai dan Puay yang kesemuanya berada di Kabupaten Jayapura. Pada bulan Juni 2008, dilakukan pelatihan Pendampingan Psikososial Fase ke dua.

Pada pelatihan fase ke dua ini, selain merekrut konselor lokal yang baru di beberapa kampung sebelumnya, tapi juga merekrut konselor lokal di kampung yang baru, yakni kampung Ayapo yang berada di danau Sentani. Di kampung Ayapo, direkrut 2 orang konselor lokal.
Dari sisi layanan terhadap masyarakat, program pada fase ke dua ini berhasil melayani 179 klien yang tersebar di kampung-kampung tersebut di atas.


Gender Based Violence – ICMC

Ini adalah program baru ALDP dengan ICMC yang menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Kelebihan dari program ini terletak pada upaya perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengadaan sebuah alat transportasi berupa 1 unit truck.

Program ini sebenarnya sudah dimulai sejak bulan April 2008, ketika itu lebih banyak dilakukan need assessment terhadap kampung-kampung yang akan dijadikan sasaran pelaksanaan program GBV. Kegiatan ini efektif berjalan pada bulan Mei 2008 yang ditandai dengan adanya pelatihan terhadap staf ALDP (bersama LBH dan LP3A Papua) yang akan mengeksekusi program tersebut. Dan pada Juni 2008, staf program GBV ALDP telah terjun ke 3 kampung di distrik Waris dan memulai pendampingan.


Pemantauan Kinerja Hakim – Komisi Yudisial

Selama April sampai Juni 2008, kerja tim ini hanya mengumpulkan sejumlah data beberapa hakim di Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Papua. Pengumpulan data ini dilakukan dalam kaitannya dengan seleksi hakim agung yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial.

Sedangkan pada bulan Mei 2008, tim menghadiri pertemuan Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih (KNPB) di Jakarta. Pertemuan ini lebih banyak ditujukan untuk mengadvokasi Perubahan Undang-undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman: RUU Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung hal tersebut, pertemuan KNPB ini juga mengagendakan loby terhadap anggota DPR RI, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS DPR RI.

Januari - Maret 2008

Dalam evaluasi tahunan ALDP, 11 – 12 Januari 2008 di Ambora, Demta, menghasilkan beberapa hal penting menyangkut kelembagaan dan program. Kapasitas utama ALDP masih dinilai dan akan tetap dititikberatkan pada aspek pendampingan komunitas melalui pendekatan wilayah dan kelompok potensial. Sejalan dengan itu, penguatan hukum perlu dilakukan melalui proses litigasi, dokumentasi serta publikasi. Secara internal, kebutuhan peningkatan sumber daya staff dan sarana kelembagaan juga diperlukan.

Secara umum pada bulan Januari hingga Maret 2008, ALDP melakukan perubahan management sesuai mandat evaluasi tahunan tersebut. Seperti mengembangkan kapasitas staff dan relawan melalui training, memperbaiki sistem administrasi dan sekretariat yang mengalami perubahan, misalnya berkaitan dengan sistem pendokumentasian berita dari kliping manual beralih ke kliping dengan menggunakan alat bantu scanner, sehingga memerlukan perubahan sistem pengaturan dan penyimpanan file. Termasuk juga pengadaan dan penambahan fasilitas kantor dan memperbaiki fasilitas penunjang lainnya.

Di tingkat program, 3 dari 5 program yang sedang dikerjakan oleh ALDP dikoordinir oleh perempuan, yakni untuk program Advokasi Survival of Torture, Komunitas Berbagi Cerita –SAN dan Combating Gender Based Violence, serta 2 program dikoordinir oleh pria yakni untuk program Pendampingan Komunitas Masyarakat Adat Suku Jouwarry dan Kelompok Nelayan Demta serta Pemantauan Kinerja Hakim. Selain itu ALDP juga terlibat dalam Koalisi LSM untuk advokasi litigasi yang dikoordinir oleh staff yang berbeda.

Program lain yang dalam waktu dekat akan dikerjakan adalah pendampingan Komunitas masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni, program kerjasama antara ALDP dengan pemerintah daerah Teluk Bintuni berdasarkan surat Bupati Teluk Bintuni dengan nomor 172/01/BUP-TB/XI/2007, tertanggal 07 November 2007, perihal Kesediaan Assistensi bagi Masyarakat Adat di Teluk Bintuni. Ide program ini berangkat dari pengalaman ALDP di Demta dengan memprioritaskan hak ekonomi, sosial dan budaya (ECOSOB) masyarakat adat dengan beberapa persoalan yang berbeda. Akan tetapi pada tahap awal tetap dimulai dengan melakukan need assesment di masyarakat adat setempat. Persiapan program ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan pernuh pertimbangan agar tujuan utama dapat tercapai. Selain itu, berbagai informasi dan sumber daya yang relevan terus dipersiapkan, termasuk membangun diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak.

Untuk program berjalan, kunjungan lapangan setiap minggu terus dilakukan ke Genyem, Demta, Depapre dan Waris, selain aktifitas lainnya yang dikerjakan di Jayapura, seperti litigasi dan pemantauan hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Papua. Selama bulan Maret hingga April 2008, ketua ALDP juga melakukan kegiatan kursus dan menghadiri sidang di Human Right Council (HRC) di Geneva, Swistzerland serta melakukan beberapa pertemuan (kampanye) mengenai kondisi Hak Asasi Manusia Papua di Eropa, seperti pertemuan dengan European Commission yang membidangi South East Asia Unit dan Front Line Defenders UE Office di Brussel, Belgia – termasuk Indonesia dan Head of South East Asia Maritime Team di Inggris.

Untuk program SOT masih melakukan kunjungan, pendataan dan training setiap 2 bulan terhadap komunitas lokal serta memperbaiki methode pendampingan dengan mengaplikasikan hasil pertemuan training regional yang diikuti tim ALDP pada bulan Oktober 2007 di Kambodia.
 

Pada Komunitas Berbagai Cerita, ALDP memasuki tahap kedua, memperkuat Kelompok Teman Bicara dan mendiskusikan beberapa pendekatan baru. Aksi dari berbagai kelompok perempuan tanggal 8 Maret 2008 diharapkan menjadi salah satu inspirasi untuk memperkuat Hak-hak ODHA dan upaya pencegahan penularan HIV AIDS.

Untuk pendampingan adat dari suku Jouwarry di Demta, pada saat ini baru selesai melakukan Studi Banding ke Dewan Adat Biak dengan tujuan sharing pengalaman atas keragaman nilai adat terutama mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Hal ini salah satu tahapan dalam rangka melengkapi Draft 1 Panduan Hukum Adat Jouwarry Demta yang disampaikan pada lokakarya Inventarisasi Hukum Adat Jouwarry, 12 – 13 Desember 2007 dan lokakarya yang sama di tingkat kampung tanggal 9 – 15 Januari 2008 di Demta. Untuk Kelompok Nelayan Demta yang tersebar dalam 7 kelompok dari Muris Besar dan Muris Kecil, Yaugapsa, Demta, Ambora, Tarfia dan Muaif dengan anggota sekitar lebih dari 300 nelayan, masih dilakukan pendampingan agar mendapatkan kesempatan yang lebih banyak mengelola kelompok, kegiatan kursus di dalam dan luar Papua. Sebagian program yang dilakukan mendapat dukungan dari Kantor Menteri Perikanan dan Kelautan melalui program pendampingan bagi masyarakat pesisir.

Untuk program Combating Gender Based Violence masih dikerjakan dalam tahap awarenees raising dengan pihak ICMC Jayapura, LP3A Papua serta LBH Papua, yang juga terlibat untuk program yang sama. Untuk Program Pemantauan Kinerja Hakim, kerjasama ALDP dengan Komisi Yudisial (KY), merupakan kegiatan lanjutan untuk melakukan monitoring mengenai kinerja para hakim yang berada pada wilayah hukum propinsi Papua agar pencari keadilan mendapatkan equality before the law, pemenuhan rasa keadilan serta sekaligus bahan rekomendasi untuk sanksi dan penghargaan terhadap para para hakim.

Salah satu hambatan kelembagaan dan program adalah belum sepenuhnya agenda Capasity Building diselesaikan pada 3 bulan pertama ini, karena beberapa staff masih berada di luar Jayapura untuk menyelesaikan tugas lembaga. Semangat dan komitmen staff untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing serta membangun koordinasi dan komunikasi yang intensif serta dukungan penuh dari relawan yang secara langsung menjadi mitra kerja menjadi modal utama untuk mendukung lembaga dan menjalankan program.

Demikian info singkat kelembagaan dan program ALDP periode Januari – Maret 2008.